(Peneliti Politik Bulaksumur Empat Research and Consulting)
Hajat elektoral 9 April 2014 diyakini menjadi ajang hidup mati partai politik
(Parpol) dalam mengejar imperium kekuasaan. Membengkaknya biaya politik
2014 dapat dijadikan bukti ketatnya persaingan politik dalam elektoral
2014. Tidak salah bila sejumlah pihak menilai akan terjadi peningkatan
100 persen dana biaya politik pada tahun Pemilu 2014 ketimbang 2004 dan
2009 lalu.
Kisarannya sangat fantastis antara Rp 1 miliar - 2 miliar percaleg DPR RI untuk setiap daerah pemilihan. Segala cara pun dilakukan guna memenuhi hasrat politik 2014. Akibatnya, dapat dilihat dari banyaknya elite parpol yang terjerembab dalam korupsi politik. Banyaknya para pemburu rente ekonomi yang bernaung dalam Parpol menjadikan partai telah kehilangan daya pikat elektoral di hadapan publik. Sebut saja, sejumlah elite Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan terakhir Partai Golkar yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Modusnya sama seputar persoalan korupsi-suap.
Sayap Bisnis
Banyak ide agar partai politik lebih mandiri ketimbang menggantungkan sumber-sumber dana di luar. Selama ini pendanaan partai politik telah jelas diatur dalam undang-undang, namun masih saja belum mampu mengedepankan aspek transparansi yang dapat diakses publik. Usulan sayap bisnis pun sebenarnya ditujukan untuk membangun jiwa kewirausahaan di tubuh parpol. Di sini diasumsikan, Parpol bukan semata-mata lembaga politik, namun berevolusi menjadi sebuah lembaga bisnis. Harapannya, dengan mengelola lembaga bisnis sendiri, pengurus dan kader partai dapat memiliki kesibukan baru yakni berbisnis-berpolitik. Bisa disimpulkan, pengabdian seseorang dalam berpartai dijamin insentif finansial yang jelas, mengingat parpol adalah lembaga politik sekaligus lembaga bisnis.
Hal ini didasari definisi Parpol yang merupakan lembaga politik bukan lembaga bisnis. Lembaga politik seharusnya yang diutamakan adalah pengabdian atau voluntarisme. Seseorang yang aktif berpartai, jelas berpredikat seorang politisi bukan seorang entrepreneurship. Politik dan bisnis itu jelas berbeda, walaupun dalam praktiknya seperti dua sisi mata uang. Pada praktiknya politik dan bisnis saling bersimbiosis. Politik tidak akan berjalan lancar tanpa dana dan sebaliknya bisnis kerap terhalang aturan yang dibuat dari jejaring politik.
Apalagi, pendanaan partai dalam praktiknya tidak dapat menggantungkan semata-mata iuran anggota. Pelbagai sengkarut soal korupsi suap telah membuktikan tidak ada satu pun parpol di Indonesia yang dapat hidup sematamata dari iuran anggota, termasuk PKS yang kerap mengklaim hidup mandiri dari iuran kader.
Untuk keperluan Pemilu Legislatif 2014, dipastikan banyak partai yang bergantung pada perolehan sumbangan. Sumbangan pihak lain merupakan lokomotif utama pundi-pundi pendanaan partai. Walaupun pada praktiknya sumber-sumber pendanaan itu juga diindikasikan berasal dari berbagai badan usaha milik negara, yang dijadikan sapi perah. Usulan sayap bisnis bagi Parpol dapat dipahami, selama aturan itu benar-benar ditegakkan dengan prinsip transparansi di hadapan publik untuk menghindari ekses konflik kepentingan politik-bisnis yang fatal.
Dilema Biaya Politik
Bila hal itu terjadi, bisa jadi bukan menimbulkan dilema biaya politik baru. Kemandirian akan menjauh dan konflik politik-bisnis yang saling sengkarut akan muncul, baik internalantar parpol. Motivasi orang berpartai akan bergeser ke motivasi bisnis. Parpol, pada akhirnya tidak lagi dipandang sebagai tempat pengabdian, namun telah bergeser menjadi lahan mencari pekerjaan. Parpol punya logika dan habitat sebagai lembaga politik, sehingga kultur dan pola pikir pelakunya harus paralel. Kalau kultur dan logika parpol sebagai lembaga politik bergeser pada kultur dan logika bisnis, maka akan muncul dilema baru.
Akhirnya, ke depan makin banyak Parpol yang didirikan dengan logika bisnis. Konflik politik pun dapat dengan mudah terjadi, apabila nantinya elite populis dan oligarkis mengasumsikan diri sebagai komisaris, divergensi politik akan mudah terjadi yang muncul dari konflik politik-bisnis dalam tubuh Parpol. Jadi, walaupun tidak berbisnis, Parpol harus dapat hidup mandiri dari perolehan pelbagai sumber pendanaan yang halal. Baik itu iuran anggota, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, bahkan dari sumbangan negara.
Kisarannya sangat fantastis antara Rp 1 miliar - 2 miliar percaleg DPR RI untuk setiap daerah pemilihan. Segala cara pun dilakukan guna memenuhi hasrat politik 2014. Akibatnya, dapat dilihat dari banyaknya elite parpol yang terjerembab dalam korupsi politik. Banyaknya para pemburu rente ekonomi yang bernaung dalam Parpol menjadikan partai telah kehilangan daya pikat elektoral di hadapan publik. Sebut saja, sejumlah elite Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan terakhir Partai Golkar yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Modusnya sama seputar persoalan korupsi-suap.
Sayap Bisnis
Banyak ide agar partai politik lebih mandiri ketimbang menggantungkan sumber-sumber dana di luar. Selama ini pendanaan partai politik telah jelas diatur dalam undang-undang, namun masih saja belum mampu mengedepankan aspek transparansi yang dapat diakses publik. Usulan sayap bisnis pun sebenarnya ditujukan untuk membangun jiwa kewirausahaan di tubuh parpol. Di sini diasumsikan, Parpol bukan semata-mata lembaga politik, namun berevolusi menjadi sebuah lembaga bisnis. Harapannya, dengan mengelola lembaga bisnis sendiri, pengurus dan kader partai dapat memiliki kesibukan baru yakni berbisnis-berpolitik. Bisa disimpulkan, pengabdian seseorang dalam berpartai dijamin insentif finansial yang jelas, mengingat parpol adalah lembaga politik sekaligus lembaga bisnis.
Hal ini didasari definisi Parpol yang merupakan lembaga politik bukan lembaga bisnis. Lembaga politik seharusnya yang diutamakan adalah pengabdian atau voluntarisme. Seseorang yang aktif berpartai, jelas berpredikat seorang politisi bukan seorang entrepreneurship. Politik dan bisnis itu jelas berbeda, walaupun dalam praktiknya seperti dua sisi mata uang. Pada praktiknya politik dan bisnis saling bersimbiosis. Politik tidak akan berjalan lancar tanpa dana dan sebaliknya bisnis kerap terhalang aturan yang dibuat dari jejaring politik.
Apalagi, pendanaan partai dalam praktiknya tidak dapat menggantungkan semata-mata iuran anggota. Pelbagai sengkarut soal korupsi suap telah membuktikan tidak ada satu pun parpol di Indonesia yang dapat hidup sematamata dari iuran anggota, termasuk PKS yang kerap mengklaim hidup mandiri dari iuran kader.
Untuk keperluan Pemilu Legislatif 2014, dipastikan banyak partai yang bergantung pada perolehan sumbangan. Sumbangan pihak lain merupakan lokomotif utama pundi-pundi pendanaan partai. Walaupun pada praktiknya sumber-sumber pendanaan itu juga diindikasikan berasal dari berbagai badan usaha milik negara, yang dijadikan sapi perah. Usulan sayap bisnis bagi Parpol dapat dipahami, selama aturan itu benar-benar ditegakkan dengan prinsip transparansi di hadapan publik untuk menghindari ekses konflik kepentingan politik-bisnis yang fatal.
Dilema Biaya Politik
Bila hal itu terjadi, bisa jadi bukan menimbulkan dilema biaya politik baru. Kemandirian akan menjauh dan konflik politik-bisnis yang saling sengkarut akan muncul, baik internalantar parpol. Motivasi orang berpartai akan bergeser ke motivasi bisnis. Parpol, pada akhirnya tidak lagi dipandang sebagai tempat pengabdian, namun telah bergeser menjadi lahan mencari pekerjaan. Parpol punya logika dan habitat sebagai lembaga politik, sehingga kultur dan pola pikir pelakunya harus paralel. Kalau kultur dan logika parpol sebagai lembaga politik bergeser pada kultur dan logika bisnis, maka akan muncul dilema baru.
Akhirnya, ke depan makin banyak Parpol yang didirikan dengan logika bisnis. Konflik politik pun dapat dengan mudah terjadi, apabila nantinya elite populis dan oligarkis mengasumsikan diri sebagai komisaris, divergensi politik akan mudah terjadi yang muncul dari konflik politik-bisnis dalam tubuh Parpol. Jadi, walaupun tidak berbisnis, Parpol harus dapat hidup mandiri dari perolehan pelbagai sumber pendanaan yang halal. Baik itu iuran anggota, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, bahkan dari sumbangan negara.
